Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan

PEDOMAN PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN

Berikut adalah daftar pedoman pelaksanaan/pengelolaan organisasi administrasi kesekretariatan kepegawaian dan keuangan pengadilan :

PEDOMAN ORGANISASI

PERMA_1_2017 tentang perubahan PERMA 7 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan MARI Lampiran
PERMA 7 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan MARI Lampiran

Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

Lampiran

Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Lampiran

Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan.

Lampiran

Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung.

Lampiran

Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Lampiran

Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama.

Lampiran

Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035

Lampiran

  

PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintah

Lampiran

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Lampiran

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.

Lampiran

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran).

Lampiran

Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Lampiran

Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Lampiran

Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Lampiran

 

PEDOMAN PENGELOLAAN PERSONIL/PEGAWAI

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS Lampiran
Peraturan-BKN-Nomor-2-Tahun-2018-Pedoman-Pemberian-Pertek-Pensiun-PNS-Dan-Janda-Duda Lampiran
KMA 192 Tahun 2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama Lampiran

KMA 193 Tahun 2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama

Lampiran

surat sekma nomor 149-1_2014 tentang Pemberian Ijin Cuti untuk Memenuhi Kewajiban Agama Lampiran

PP-No.-34-Tahun-2014-PEROBAHAN-PERATURAN-GAJI-PNS

Lampiran

UNDANG-UNDANG-No.-5-TAHUN-2014-TENTANG-APARATUR-SIPIL-NEGARA

Lampiran

PP Nomor 21 Tahun 2014 Tentang PEMBERHENTIAN PNS YANG MENCAPAI BATAS USIA Pensiun

Lampiran

SURAT KEPALA BKN NOMOR K.26-30 V.7-3 99 - BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Lampiran

PP Nomor 21 Tahun 2014 Tentang PEMBERHENTIAN PNS YANG MENCAPAI BATAS USIA Pensiun

Lampiran

SK Kabawas Nomor 43_2013 tentang Pedoman Audit Kinerja Dan Penilaian Integritas

Lampiran

Perpres no 19_2013 tentang Pemberhentian PNS

Lampiran

PERSEKMA_03_2013 ttg Pedoman Pemeriksaan Kinerja di Llingkungan MARI

Lampiran

PERPRES_17_2013 ttg Tunjangan Fungsional Analisis Jabatan

Lampiran

PERKA BKN NOMOR 1 TAHUN 2013 ttg Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

Lampiran

Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.

Lampiran

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.

Lampiran

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Lampiran

Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Lampiran

Peraturan Pemerintah RI No.14 Th.1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Lampiran

Peraturan Pemerintah RI No.3 Th.1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Lampiran

Peraturan Pemerintah RI No.30 Th.1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Lampiran

Peraturan Pemerintah RI No.05 Th.1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.

Lampiran

Peraturan Pemerintah RI No.20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Lampiran

Peraturan Pemerintah RI No.24 Th.1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.

Lampiran

Undang-Undang RI No.08 Th.1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Lampiran

Peraturan Pemerintah RI No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

Lampiran

Peraturan Pemerintah RI No.53 Th.2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Lampiran

Peraturan Pemerintah RI No.40 Th.2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

Lampiran

Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Lampiran

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Lampiran

Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim

Lampiran

 

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN

PMK 32 - 2018 - ttg standar biaya keluaran TA 2019 Lampiran
PMK 37 - 2018 - ttg standar biaya keluaran TA 2018 Lampiran

PMK 169 - 2014 - ttg standar biaya keluaran TA 2015

Lampiran

PMK 136 - 2014 - Juksunlah rencana kerja dan anggaran KL

Lampiran

PMK 87 2014 tentang pedoman umum pemeriksaan negara bukan pajak

Lampiran

PMK 51-2014 pedoman standar biaya, std struktur biaya, dan indeksasi dlm penyusunan renja n anggaran KL

Lampiran

PERSEKMA_02_2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan MARI

Lampiran

Keputusan Kepala Badan Administrasi Mahkamah Agung RI No.001/SK/BU-A/I/2012 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012.

Lampiran

Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-35/PB/2009 tentang Tata Cara Perbaikan Data Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Lampiran

Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012.

Lampiran

Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-14/PB/2012 tentang Mekanisme Pencairan Dana Non-Belanja Pegawai.

Lampiran

Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-5/PB/2012 tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS.

Lampiran

Peraturan Menteri Keuangan RI No.237/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah.

Lampiran

Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-33 Tahun 2008 tentang Pedoman Belanja

 

Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Lampiran

Peraturan Menteri Keuangan RI No.170/ PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja.

Lampiran

Peraturan Menteri Keuangan RI No.49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011.

Lampiran

Peraturan Menteri Keuangan RI No.125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Lampiran

Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-33 Tahun 2008 tentang Pedoman Belanja

 

Peraturan Menteri Keuangan RI No.45/ PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,dan Pegawai Tidak Tetap.

Lampiran

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-22/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011.

Lampiran

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.

Lampiran

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-11/PB/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Lampiran

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-11/PB/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang.

Lampiran

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Lampiran

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-08/PB/2009 tentang Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar.

Lampiran

Peraturan Pemerintah RI No.39 Th.2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.

Lampiran

Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Lampiran

 

PEDOMAN PENGELOLAAN BAGIAN UMUM

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 215/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Lampiran
Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No. PER 43/PB/2014 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

Lampiran

Undang-Undang No. 1 Tahun 1971 Tentang Pokok Pokok Kearsipan

Lampiran

Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan Pada Lembaga Negara

Lampiran

KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I

Lampiran

PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah

Lampiran

PERPES No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

Lampiran

PMK No. 57/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN

Lampiran

Permenpan RB Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah

Lampiran

Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah RI No. 373/KPTS/2001 Tentang Sewa Rumah Negara

Lampiran

PMK No. 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN

Lampiran

PMK No. 138/PMK.06/2010 Tentang Pengelolaan BMN Berupa Rumah Negara

Lampiran

 

PEDOMAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

Lampiran
Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan Lampiran
Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

Lampiran

 

PEDOMAN PENGELOLAAN PERENCANAAN

PP Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

Lampiran
Surat Edaran SEKMA Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Anggaran Lampiran
UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Lampiran

 

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAPORAN

Peraturan Menter! Keuangan Republik Indonesia Nomor 222 /Pmk.05/2016 Tent Ang Perubahan Atas Peraturan Menter! Keuangan Nomor 177 /Pmk.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian.Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

Lampiran

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Lampiran
Pedoman Perlakuan Akuntansi dan Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI

Lampiran