SOSIALISASI PENGUATAN KAPASITAS HAM APARATUR NEGARA "PARTISIPASI BERMAKNA"
DENGAN TEMA
"PARTISIPASI ASN YANG BERMAKNA: MEMBANGUN BIROKRASI YANG RESPONSIF DAN INOVATIF".
PA BENGKULU // Kamis, (25/9/2025), Pengadilan Agama Bengkulu menghadiri Pembukaan Kegiatan Penguatan Kapasitas HAM Aparatur Negara "PARTISIPASI BERMAKNA" dengan Tema : "Partisipasi ASN yang Bermakna: Membangun Birokrasi yang Responsif dan Inovatif". Kegiatan ini diahdiri oleh ibu Nil Khairi, S.Ag., M.H. (Panitera) Desy Gustiana, S.H. ( Panitera Muda Gugatan) Yeni Puspitawati, S.H., M.H. ( Panitera Pengganti ) Nurlaili, S.H., M.H (Kasubbag Umum Dan Keuangan) bersama Desi Sulasteri, SE (Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda). Kegiatan yang diselenggarakan sehari oleh Kantor HAM Sumatera Selatan yang bertempat di Aula Hotel Nala Sea Side Jl. Pariwisata Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.
Acara dibuka langsung oleh Kepala Kantor HAM Wilayah Sumatera Selatan, Bapak Hendry Marulitua, S.H.,M.H. Kegiatan yang diikuti oleh ± 300 peserta yang berasal dari Polda, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, Forkopimda Provinsi Bengkulu, ASN instansi, serta para guru di Kota Bengkulu. ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman dan kompetensi aparatur dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam pelayanan publik.
Para peserta mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat, menunjukkan komitmen dalam menanamkan nilai transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan. ASN berperan penting sebagai agen perubahan untuk menanamkan prinsip HAM sejak dini, menciptakan generasi yang lebih peka terhadap keadilan sosial, serta menjaga martabat manusia dalam kehidupan bermasyarakat.
Hadir sebagai narasumber yaitu Nur Fitriati dari Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Direktorat Penguatan Kapasitas HAM Aparatur Negara dan Dr. Riky Musriza, S.H., M.H., dari Kasi III (ekonomi & keuangan) Kejaksaan Tinggi Bengkulu.
Semoga dengan kegiatan ini ASN berperan penting sebagai agen perubahan untuk menanamkan prinsip HAM sejak dini serta mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam pelayanan publik.
